Utang Biaya Perkawinan, Siapa Yang Wajib Membayar?

Mengenai hutang biaya perkawinan secara mendasar tidak dijelaskan di dalam Hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Undang-Undang initidak menentukan siapa yang harus menanggung biaya perkawinan.

Masalah hutang-piutang adalah urusan keluarga yang bersangkutan dan mengenai tanggung jawab terhadap gantinya menjadi kesepakatan bersama antara keluarga yang bersangkutan. Mengingat tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu penyelesaian hutang dari acara perkawinan harus dibicarakan baik-baik dengan tetap mengutamakan asas kekeluargaan dan saling membantu diantara pihak keluarga.

Apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sementara harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan menjadi penguasaan masing-masing selama tidak ada ketentuan lain yang menyatakan harta ini menjadi harta bersama.

Jelas bahwa Undang-Undang pernikahtidak mengatur mengenai utang bawaan atau utang bersama salah satunya yang timbul dari acara pernikahan. Akan tetapi, mengacu pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 121, dapat dikatakan bahwa hutang tersebut dapat saja dianggap sebagai beban bersama suami istri dalam perkawinan nantinya.

Berikut ini adalah isi dari kitab UU Hukum perdata Pasal 121:

“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.”

Dengan kata lain, untuk suatu hutang yang bersifat pribadi maka harus dituntut kepada suami atau istri yang membuat utang tersebut. Adapun tuntutan yang harus disita pertama-tama adalah benda milik pribadi dari si pembuat hutang. Bila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi jumlahnya tidak mencukupi seluruh total hutang yang menjadi tanggungannya, maka benda bersama kemudian dapat disita juga.

Kecuali jika diperjanjikan lain atau ada hukum adat yang mengatur sebaliknya, karena acara perkawinan tersebut adalah antara suami dan istri maka akan lebih baik apabila kedua pasangan beserta keluarga masing-masing dari kedua pasangan tersebut dapat menyelesaikan hutang biaya perkawinan secara musyawarah bersama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 7 =