Undian Berhadiah

Di Indonesia banyak sekali program undian yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar. Biasanya, Undian berhadiah menawarkan barang atau paket kepada peserta yang harganya sangat bernilai tinggi. Bahkan sampai sekarang undian berhadiah kerap terjadi hingga pada akhirnya menimbulkan penipuan berkedok undian atas nama perusahaan besar yang merugikan banyak orang. Tentu seharusnya, bentuk undian apapun harus memiliki izin dari departemen sosial agar kebenarannya tidak diragukan.

Lalu, undian berhadiah yang bagaimanakah yang harus atau perlu mendapatkan ijin dari Departemen Sosial dan pada adakah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan undian berhadiah tersebut?

Secara hukum, setiap penyelengaraan undian berhadiah wajib memiliki izin terlebih dahulu dari Departemen Sosial seperti yang telah diatur di dalam pasal 2 ayat ayat 1 Peraturan Menteri Sosial No. 13/Huk/2005 tentang Izin Undian jo. Peraturan pelaksanaan nya juga di atur di dalam Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian jo serta pasal 1 UU No. 22 Tahun 1954 tentang Undian.

Namun ada pegecualian untuk penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya yang di mana tidak terjadi unsur jual-beli atau promosi. Artinya undian seperti ini bebas dilakukan tanpa izin dari Menteri Sosial seperti yang terlampir pada pasal 5 Peraturan Menteri Sosial No. 13/Huk/2005 tentang Izin Undian.

Ada pun mengenai pelaksanaan penarikan undian berhadiah yang ada di lingkungan luas harus disaksikan dan dihadiri oleh seorang notaries, yang fungsinya sebagai pejabat yang berwenang dalam keputusan surat serah terima undian hberhadiah tersebut. Prosedur ini di jabarkan di dalam pasal 18 Peraturan Menteri Sosial No. 13/HUK/2005 Tentang Izin Undian. Notaris menyaksikan yang ditunjuk dan yang mengikuti proses pelaksanaan penarikan undian berhadiah dari awal sampai akhir akan membuat akta berita acara mengenai pelaksanaan penarikan undian berhadiah yang berlangsung tersebut.

Demikian prosedur pelaksanaan Undian Berhadiah yang diatur melalui Peraturan Menteri Sosial No. 13/Huk/2005 Tentang Undian. Merujuk pada peraturan tersebut, maka diharapkan tidak ada kasus penipuan undian berhasiah yang merugikan pihak tertentu.

1 comment. Leave new

Halo Kami dari Event Jakarta ingin berkunjung ke artikel Anda, artikelnya menarik, ijin baca ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − five =