Pengertian & Syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang modal dasarnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. Besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar pendirian PT. Akta pendirian dibuat oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Untuk menjadi badan hukum perseroan harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan PT sebagaimana yang diatur dalam UUPT. Tata cara tersebut antara lain adalah pengajuan dan pengesahan nama perseroan yang akan didirikan, agar tidak terdapat kesamaan atau kemiripan dengan nama perseroan yang sudah berdiri di Republik Indonesia.

Pemilik saham bertanggungjawab sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas :

  1. Nama Perusahaan (Anda siapkan 2 atau 3 nama perusahaan bila pilihan pertama ditolak Departemen Hukum dan Ham).
  2. Fotokopi KTP Pemegang saham dan pengurus (minimal 2 orang).
  3. Kartu Keluarga Direktur Utama/ Direktur.
  4. Fotokopi NPWP Direktur Utama/ Direktur.
  5. Pas photo Direktur Utama/ Direktur 3×4 (2 lembar berwarna).
  6. Surat Keterangan Domisili Usaha.
  7. Fotokopi Bukti Surat Kepemilikan Tempat Usaha dan PBB atau bukti sewa-menyewa tempat usaha.
  8. Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung jika perusahaan berdomisili di Gedung Perkantoran.
  9. Surat Keterangan RT/RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar jakarta.
  10. Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.
  11. Siap disurvey.

 

Pengertian & Syarat Pendirian Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer atau lebih dikenal CV adalah suatu badan usaha yang umum digunakan oleh para pelaku bisnis usaha kecil dan menengah di Indonesia. CV bukanlah badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), karena tidak ada Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perseroan ini, tetapi CV tetap diakui sebagai suatu badan usaha di Indonesia. CV didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Dalam Perseroan Komanditer modal perusahaan tidak disebutkan dalam akta pendirian seperti Perseroan Terbatas. Para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut atau bisa membuat catatan yang terpisah mengenai modal yang disetor.

Pemakaian nama perusahaan untuk CV tidak perlu mendapat persetujuan dari Menteri. Untuk menghindari nama perusahaan yang sama, Anda bisa menambahkan kata yang khusus yang sesuai menurut Anda.

Akta pendirian CV yang memuat anggaran dasar Perseroan tidak perlu mendapat pengesahan dari Menteri, namun cukup didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai kedudukan Perseroan. Akta pendirian CV memuat anggaran dasar Perseroan yang memuat sekurang-kurangnya Nama pendiri, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal, Nama Perusahaan, tempat kedudukan Perseroan, Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, Nama pengurus dan jabatannya.

Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh para pendiri sebagai dasar untuk dibuatkan Akta Pendirian oleh Notaris.

Setiap perubahan Akta Perseroan yang terkait anggaran dasar Perseroan ini cukup dibuat dengan akta perubahan oleh Notaris dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan tempat dan kedudukan Perseroan.

Syarat-syarat Pendirian CV :

  1. Fotokopi KTP Pendiri (minimal 2 orang).
  2. Fotokopi KK Penanggungjawab/ Direktur.
  3. Pas photo penanggungjawab/ Direktur 3×4 (2 lembar berwarna).
  4. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan.
  5. Fotokopi Surat Kontrak/ Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha.
  6. Surat Keterangan Domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran.
  7. Surat Keterangan RT/ RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta.
  8. Kantor berada di wilayah perkantoran/ plaza, atau ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.
  9. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, computer berikut 1-2 orang pegawainya. Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP.
  10. Siap di survey.

 

Pengertian & Syarat Pendirian Firma

Persekutuan Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dibawah nama bersama secara terus-menerus untuk memperoleh keuntungan atas hak kebendaan bersama guna mencapai tujuan pihak-pihak diantara mereka mengikatkan diri untuk memasukkan uang, barang, nama baik, hak-hak kombinasi daripadanya kedalam persekutuan. Tanggungjawab firma bersifat pribadi untuk keseluruhan. Artinya bertanggungjawab tidak terbatas atas utang perusahaan.

Persekutuan Firma bukan merupakan badan hukum karena persekutuan firma tidak memenuhi syarat untuk menjadi badan hukum. Karena kekayaan persekutuan dengan kekayaan pribadi tidak terpisah dan tidak ada Undang-undang khusus yang mengatur mengenai firma. Sehingga dalam mendirikan persekutuan firma tidak ada keharusan untuk mengesahkan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman. Akta pendirian dibuat dihadapan Notaris dan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan kedudukan firma tersebut. Kemudian Akta Pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara (pasal 28 KUHD). Selama Akta Pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka menurut ketentuan pasal 29 KUHD pihak ketiga menganggap firma itu sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala jenis usaha, didirikan untuk waktu tidak terbatas, dan semua sekutu berwenang untuk menandatangani surat untuk firma itu.

Syarat-syarat pendirian Firma :

  1. Fotokopi KTP pendiri Firma.
  2. Fotokopi KTP pengurus (Direktur dan Komisaris).
  3. Fotokopi NPWP pengurus (Direktur dan Komisaris).
  4. Pas photo Direktur 3×4 (2 lembar berwarna).
  5. Bukti kontrak atau surat perjanjian sewa tempat usaha/kantor atau melampirkan bukti kepemilikan tempat usaha.