Prosedur Permohonan Hak Milik Tanah Reklamasi

Prosedur Permohonan Hak Milik Tanah Reklamasi

 Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai Prosedur Permohnan Hak Milik Tanah Reklamasi seperti yang dikutip dari penjelasan Alfin Sulaiman, S.H, M.H melalui hukumonline.com. Tapi apa tanah reklamasi itu? Tanah reklamasi ialah lahan yang sengaja diperluasan di pinggir pantai sehingga muncul tanah baru. Mengenai ketentuan hak milik tanah reklamasi ini diatur dalam surat edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Di dalam Surat Edaran ditegaskan bahwa tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Oleh karena itu pihak yang melakukan reklamasi pada lahan diberikan hak untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah reklamasi tersebut. kepada Menag/KBPN melalui Kantor Pertanahan setempat. Prosedur pemberian hak milik tanah reklamasi diatur dalam Pasal 8 ayat (1) poin a Peraturan Menag/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Sementara untuk prosedur permohonan Hak Milik atas Tanah Negara dijelaskan dalam Pasal 9 Permenag/KBPN 9/1999 yang memuat mekanisme berikut ini:

  1. Keterangan mengenai pemohon:
  2. Apabila perorangan: identitas pribadi disertai keterangan mengenai anggota keluarga termasuk istri/suami dan anak-anaknya.
  3. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik: meleputi sertifikat dan bukti-bukti kepemilikan lainnya; kondisi tanah seperti letak, batas-batas dan luas; jenis tanah; rencana penggunaan; serta status tanah (milik pribadi/negara).
  1. Serta menyertai Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah yang dimiliki pemohon termasuk bidang tanah yang akan dimohon.

Demikianlah ulasan mengenai prosedur permohonan hak milik tanah reklamasi yang diatur dalam surat edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293. Setidaknya informasi ini dapat membantu pihak yang ingin mengajukan permohonan kepemilikan tanah dapat mengikuti aturan yang berlaku dan tidak melanggarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 18 =