Prosedur Penanaman Modal Asing di Bidang Restoran

Prosedur Penanaman Modal Asing di Bidang Restoran

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal dalam rangka melakukan usaha di wilayah Indonesia antara penanam modal asing yang menggunakan modal asing patungan atau sepenuhnya dengan penanam modal dalam negeri.

Kerja sama yang dilakukan di bidang restoran antara penanam modal asing dengan pengusaha Indonesia diatur di dalam Pasal 1 angka 3 UU N. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

Prosedur yang dilakukan dalam rangka bermitra usaha restoran dengan pihak asing adalah sebagai berikut:

  1. Pihak Asing dan pengusaha Indonesia menandatangani perjanjian joint venture
  2. Kemudian WNA dan WNI tersebut membentuk suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT atas dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
  3. Kedua pihak selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran Penanaman Modal Asing kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Penanaman modal Lokal dan Asing dalam pendirian PT PMA dilakukan dengan Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT. Pendirian PT Penanaman Modal Asing tersebut wajib memperhatikan daftar negatif investasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Adapun besarnya saham yang dimiliki oleh Penanam Modal Asing (WNA) untuk jenis usaha restoran adalah sebesar 51%.

Kegiatan penanaman modal asing selanjutnya wajib mendaftarkan PT PMA yang didirikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum Perseroan yang didirikan berstatus Badan Hukum atau sesudah berstatus badan hukum. Apabila PT Penanaman Modal Asing tersebut ingin mendapatkan fasilitas penanaman modalperlu juga untuk mengajukan permohonan pendaftaran Izin Prinsip ke BKPM.

Dalam hal ketenaga kerjaan, PT PMA wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia, bila belum memungkinkan, maka PT PMA  dapat memperkerjakan WNA dengan syarat jabatan tersebut tidak dilarang bagi WNA. Selain itu PT PMA yang akan memperkerjakan WNA harus memperhatikan tata cara memperkerjakan tenaga kerja asing. Adapun peraturannya adalah memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. Selain itu WNA yang bersangkutan diwajibkan memiliki Visa Tinggal di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =