Prosedur Pemberian dan Penerimaan Hak Atas Tanah Garapan

Prosedur Pemberian dan Penerimaan Hak Atas Tanah Garapan

Prosedur Pemberian dan Penerimaan Hak Atas Tanah Garapan

Prosedur Pemberian dan Penerimaan Hak Atas Tanah GarapanMengenai pemberian hak atas tanah garapan sebenarnya tidak dijelaskan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Walaupun mengenai tanah garapan tidak ada dalam UUPA, definisinya tercantum di dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN No. 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Tanah garapan didefinisikan sebagai sebidang tanah yang sudah atau belum diberikan izin penggunaan dan pemanfaatan kepada pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan pemilik dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

Pemberian lahan garapan biasanya didasarkan pada Surat Perjanjian Lahan Garapan. Maka dengan demikian harus tunduk pada syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatayaitu:

  1. Para pihak sepakat untuk terikat dalam perjanjian;
  2. Para pihak cakap secara hukum dalam membuat perjanjian
  3. Merupakan suatu hal tertentu
  4. Sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara pemberian atau peralihan hak penggarapan atas sebidang tanah berkaitan erat dengan legalitas kepemilikan tanah dan legalitas perjanjian. Hal ini karena mengingat hak menggarap tidak atau belum diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Maka dalam hal ini surat keterangan menggarap dan surat pernyataan menggarap harus ada sebagai landasan hukum. Karena dalam hal peralihan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak membutuhkan kejelasan atas landasan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Bila landasan hukum atas penggarapan tanah yang di perjanjikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut di anggap tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibatnya perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau batal.

Jadi kesimpulannya, dalam hal pemberian dan penerimaan hak atas tanah garapan harus dilakukan perjanjian yang jelas di mana saat perjanjian itu disepakati, maka secara bersamaan harus dibuat bukti atau surat perjanjian yang sah dengan tanda tangan masing-masing pemberi hak dan penerima hak sebagai landasan hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 16 =