Perizinan Kelapa Sawit

Prosedur perizinan perkebunan kelapa sawit dijelaskan di dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 357 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Ijin Usaha Perkebunan. Berdasarkan SK Menteri Pertanian terdapat dua jenis usaha perkebunan yaitu:

  1. Budidaya Perkebunan yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan usaha di bidang tanaman perkebunan yang terdiri dari peratanaman, penanam, pemeliharaan sertapemanenan tanaman.
  2. Industri Perkebunan yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan denagn maksud untukmeningkatkan nilai tambah.

Prosedur perizinan Usaha Budidaya Perkebunan terbagi berdasarkan luasnya lahan perkebunan, yaitu:

  • Usaha budidaya skala kecil dengan luas lahan perkebunankurang dari 25 hektare statusnya wajib didaftar oleh pemberi izin.
  • Usaha budidaya skala besar dengan luas lahan antara 25 hektare atau lebih yang wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

IUP untuk usaha budidaya skala besar dapat diperoleh dengan syarat sebagai berikut:

  1. Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  3. Surat Keterangan Domisili
  4. Rencana kerja usaha perkebunan
  5. Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan
  6. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan sepanjang kawasan hutan
  7. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas
  8. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum,
  9. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akta notaris,
  10. Peta lokasi dengan skala 1:100.000,
  11. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL daerah

Tatacara Perizinanadalah sebagai berikut:

  1. Jika lokasi perkebunan berada pada lintas daerah Kabupaten dan atau kota makaPermohonan Izin Usaha disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pertanian.
  2. Jika lokasi lahan ada di suatu wilayah daerah Kabupaten dan atau kota maka permohonan Izin Usahadisampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri Pertanian.
  3. Gubernur,Bupati atau Walikota memberikan jawaban menyetujui atau menolak perizinan usaha perkebunandalam jangka waktu tertentu
  4. Bila Gubernur, Bupati atau Walikota menyetujui permohonan Izin Usaha wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis
  5. Jika Gubernur, Bupati atau Walikota menyetujui permohonan Izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu tertentu memberikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Perkebunan;
  6. Dalam jangka waktu tertentu apabila tidak ada surat penolakan atas permohonan izin usaha perkebunanmaka permohonan memenuhi persyaratan untuk disetujui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + four =