Pengaturan Hukum Tentang Hak Cipta di Internet

Pengaturan Hukum Tentang Hak Cipta di Internet

Sebuah karya satra atau seni, musik, tulisan, atau program komputer, database elektronik dan sebagainya yang dihasilkan oleh persorangan atau badan usaha tentu merupakan bentuk kekayaan intelektual yang harus dilindungi. Tentu perlindungan kekayaan intelektual ini diwujudkan dalam bentuk hak cipta yang tidak dapat dirampas atau diganggu gugat oleh pihak lain. Karya-karya tersebut yang yang merupakan ciptaan, suatu saat akan dimuat pada sebuah media internet dalam bentuk digital yang harus mendapat perlindungan hukum. Pada kasus ini, maka perlulah suatu perlindungan hukum hak cipta di internet. Adapun pengaturan hukum hak cipta di internet akan diulas berdasarkan penjelasan oleh seorang pakar hukum bernama Risa Amrik Asari, S.S., M.H yang dikutip melalui hukumonline.com.

Risa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengumuman di media internet adalah tindakan yang mengacu pada isi pernyataan Pasal 1 Ayat 1Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang isinya sebagai berikut

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

Isi pasal diatas menegaskan bahwa perlindungan hak cipta mencangkup konten digital, misalnya tulisan atau lagu, foto dan sebagainya yang disebarkan melalui media internet akan tetap dilindungi sebagai ciptaan. Untuk perlindungan hak cipta, tentu harus didukung dengan sistem hukum baik yang ada di Indonesia mau pun di seluruh dunia. Secara umum prosedur hukum penegakan hukum hak cipta sebagian besar diatur oleh undang-undang nasional dan dijalankan sepenuhnya atas kekuasaan nasional.

Secara internasional pengaturan hukum hak cipta didasarkan atas adanya Trips Agreement, yaitu suatu kerangka penegak hukum hak cipta dimana mencangkup kewajiban minimum negara anggotanya untuk menyediakan bebrapa hal diantaranya; standar minimum prosedur penegakan hak intelektual yang efektif, administrasi perkara perdata dan pidana, batasan-batasan dan prosedur pidana. Ketentuan yang ada didalam Trips Agreement ini bertujuan untuk memastikan adanya sarana yang efektif bagi penegakan hukum hak cipta yang ada untuk si pemegang hak, serta memastikan prosedur penegakan yang diterapkan menciptakan perdagangan yang legal dan aman. Selain itu, penegakan hukum hak cipta internasional juga didasarkan atas Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang mengatur negara-negara penandatangan konvensi akan melindungi karya-karya berupa tulisan dan karya seni para penciptanya.

 

Baik hukum nasional dan internasional penegak hukum hak cipta yang sudah dijelaskan, dibentuk agar hal-hal mengenai pelanggaran hak cipta di internet yang berupa pengumuman secara tanpa hak atau ijin penciptanya dapat dipidanakan secara sah dimata hukum. Infrastruktur pengaturan hukum hak cipta ini akan mempidanakan beberapa kecurangan atau pencurian misalnya seperti berikut ini:

  1. Mengunggah atau mengunduh ciptaan berupa lagu, video, foto, gambar, tulisan tanpa ijin
  2. Membuat website dengan mempergunakan gambar, atau layout/design dan atau video tanpa hak
  3. Plagiarisme karya tulis orang lain
  4. Menciptakan situs berdatabase yang berisi file yang dapat diakses secara umum tanpa hak
  5. Mengunduh software berbayar di situs resmi perusahaannya dan copy dalam CD-ROM untuk dijual

Jadi tujuan dari penegakan hukum hak cipta di internet itu adalah untuk melindungi karya dalam bentuk apa pun dari tindakakn pencurian, penggandaan dan penyebaran secara tanpa hak melalui internet. Serta sebagai acuan atau landasan yang menjadi penetap apakah suatu tindakan yang merugikan hak cipta suatu karya bisa atau tidak untuk dipidanakan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 19 =