Pembelian Properti oleh Warga Negara Asing di Indonesia

Jual beli properti memang sangat menguntungkan dan kini bisnis properti sedang melambung dan kita bisa mengetahui indikasinya melalui ledakan jumlah penjualan di sektor properti. Kalau membahas masalah penguasaan properti oleh orang asing atau istilah lainnya Pembelian properti oleh warga negara asing maka hal ini sangat mungkin terjadi tapi tentunya dengan beberapa pengecualian. Dalam UU No. 5 Tahun 1960 dikatakan bahwa WNA diperbolehkan memiliki tanah dan bangunan di Indonesia tetapi statusnya hanya sebagai Hak pakai saja. Kalaupun tanah dan bangunan itu statusnya masih berupa SHM atau SHGB maka terlebih dahulu harus diurus pengubahan haknya di kantor pertanahan setempat sesuai proses dan ketentuan yang berlaku.

Di Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan Malaysia, diberlakukan aturan yang membolehkan warga asing untuk memiliki properti di negaranya hingga banyak dari orang Indonesia yang memiliki properti di Sana. Tetapi hal yang bertolak belakang justru terjadi di Negara kita di mana pihak pengembang lokal dilarang untuk menjual propertinya kepada orang asing. Dengan dasar ini maka banyak pihak pengembang real estate yang meminta presiden Joko Widodo untuk membuat Peraturan yang membolehkan Pembelian properti oleh warga Negara asing di Indonesia karena hal ini berpotensi mendatangkan dana yang luar biasa besarnya.

Hanya satu yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu jika regulasi ini jadi diberlakukan maka kesempatan masyarakat lokal untuk memiliki hunian tidak diabaikan. Alasannya karena daya beli orang asing dipastikan lebih tinggi dari kebanyakan masyarakat kita, dengan demikian maka harga hunian bisa melonjak tajam, misalkan saja dari 2 milyar menjadi 5 milyar. Hal ini tentu sebuah fenomena yang kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

Ide Pembelian properti oleh warga Negara asing di Indonesia hanya berlaku bagi mereka yang punya izin tinggal di Indonesia dan bukan turis. Jadi untuk memiliki properti di Indonesia, orang asing itu harus punya dulu izin tinggal yang jelas. Yang jelas beberapa asosiasi pengembang perumahan berpendapat bahwa kepemilikan oleh orang asing akan membuat harga properti dan tanah tidak terkendali kenaikannya dan berpotensi menghilangkan pembangunan rumah berharga murah.

Para pengembang perumahan banyak yang mengkritisi jangka waktu kepemilikan properti oleh asing yang menurut mereka terlalu panjang di mana hal ini diatur dalam PP No. 41/1996. Dalam PP ini dikatakan bahwa jangka waktu kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia dibatas hanya selama 25 tahun saja dan kalau habis bisa diperpanjang lagi. Tapi belakangan malah muncul selentingan di mana orang asing katanya dibolehkan memiliki properti untuk seumur hidup dan bisa diwariskan meskipun statusnya hanya hak pakai.

Ini sesuatu yang sangat aneh karena status kepemilikan HGB saha masa berlakunya hanya 30 tahun. Jadi isu Pembelian properti oleh warga Negara asing di Indonesia masih dalam status tarik ulur, terutama di tingkat pemerintahan. Oleh karena itu mari kita berharap agar keluar aturan yang jelas terkait kepemilikan tanah dan bangunanan oleh orang asing di Indonesia yang tentunya tidak menyudutkan atau mengesampingkan kepentingan masyarakat kita sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + fifteen =