Menjerat Si Pembuat Situs Berita Palsu

Menjerat Si Pembuat Situs Berita Palsu

Belakangan ini sedang sangat santer terdengar berita tentang kasus pencemaran nama baik di situs internet. Kasus pencemaran nama baik ini telah menjerat seorang mahasiswa S2 Universitas Gajah Mada sebagai terdakwa pada 30 agustus 2014 yang lalu. Kasus pencemaran nama baik ini telah melibatkan kota Jogja sebagai korbannya. Benar atau tidaknya anda bisa simak sendiri di media-media sosial seperti televisi atau website-website yang terpercaya. Jika kasus pencemaran nama baik dengan situs pribadi saja sudah mendapat kecaman dari hukum, bagaimana dengan pembuat situs berita palsu? Dan bagaimana cara menjerat pembuat situs berita palsu?.

Sesungguhnya ada berbagai hal yang perlu diperhatikan sebelum menjerat para pembuat situs berita palsu. Pertama, apakah pengirim tahu bahwa informasinya salah? Kedua, apakah kontennya melanggar hukum? Seperti penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang tercantum pada ”pasal 27 ayat 3” dalam UUITE atau penyebaran berita palsu dan menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam“pasal 28 ayat 1 UUITE” atau SARA dalam “pasal 28 ayat 2” UUITE.

Setelah itu, ada juga ketentuan apabila situs resmi TV-abc adalah www.TV-abc.net dan pembuat situs berita palsu menggunakan website yang hampir sama dengan nama www.TVabc.co.id dengan menggunakan logo resmi, warna, tampilan, nama wartawan dan redaksi TV-abc serta membuat situsnya seolah-olah situs resmi maka pelaku dapat dijerat Pasal 35 UUITE. Yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” tetapi jika pembuat situs hanya menggunakan nama TV abc tetapi tidak menggunakan logo resmi, warna, tampilan, nama wartawan dan redaksi. Maka itu belum termasuk dalam ruang lingkup Pasal 35 UU ITE.

Segala aturan hukum siber Indonesia juga tidak hanya akan berlaku di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUITE bahwa Jeratan hukum akan berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sesuai dengan yang di atur di dalam Undang-Undang baik di dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.Merugikan pihak lain dalam pasal 2 UUITE ini meliputi kerugian ekonomi sosial, harkat dan martabat bangsa, perlindungan data strategis, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara,dan badan hukum Indonesia. Jadi sebelum melaporkan atau menjerat pembuat situs berita palsu, kita harus mempertimbangkan kesalahannya, apakah benar-benar salah ataukah tidak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + ten =