Menilik Dasar Hukum Pendirian PT di Indonesia

Saat ini iklim usaha di Indonesia sedang dinamis, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya jumlah pengusaha di Indonesia. Para pengusaha telah memberi banyak sumbangan terhadap perekonomian nasional dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Jika anda tertarik untuk menjadi pengusaha, mungkin anda mempertimbangkan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Dan sebagai warga negara taat hukum ada beberapa ketentuan terkait Dasar Hukum Pendirian PT yang harus dipahami.

Sebelum kita beranjak pada pokok bahasan kita, mari kita pahami dulu pengertian dari PT atau perseroan terbatas. PT merupakan sebuah badan hukum untuk menjalankan usaha dengan modal yang terdiri dari banyak saham. Kepemilikan dari saham-saham ini terpisah dengan harta yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Seorang individu bisa memiliki banyak saham yang menjadi bukti kepemilikan atas perusahaan itu. Selain itu, berlaku tanggung jawab secara terbatas dari seorang pemilik saham sebatas jumlah saham yang dimilikinya.

Berikut adalah beberapa Dasar Hukum Pendirian PT di Indonesia, yaitu :

  1. UU No. 40 Tahun 2007 Mengenai Perseroan Terbatas
  2. UU No. 8 Tahun 1997 Mengenai Dokumen Perusahaan
  3. UU No. 8 Tahun 1995 Mengenai Pasar Modal Mengenai Pembentukan PT Terbuka
  4. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 Mengenai Pemakaian Nama PT
  5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Mengenai Pemakaian Nama PT
  6. Keputusan Menkumham Republik Indonesia No. M-01.HT.01.01 Tahun 2001 Mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  7. Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum No. C-1.HT.01.01 Tahun 2001 Mengenai Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) model 1 dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) model 11 untuk PT Tertentu
  8. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1.HT.01.10-03 pada tanggal 8 Maret 2004 mengenai tidak berlakunya sistem manual dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan serta pelaporan akta perubahan anggaran dasar PT.
  9. Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukm dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1.HT.01.01 pada tahun 2003 tanggal 22 Januari 2003 mengenai cara pengajuan permohonan dan disahkannya akta penderian berikut persetujuan akta perubahan anggaran dasar dari sebuah PT.

Langkah-Langkah (Perbuatan Hukum) Untuk Memperoleh Status Badan Hukum

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pihak-pihak pendiri perusahaan agar PT yang didirikannya memperoleh status badan hukum. Salah satunya adalah melakukan perbuatan hukum pendahuluan yaitu dengan menyetorkan modal atau melakukan perjanjian dengan pihak tertentu atas nama perseroan. Semua perbuatan hukum ini bersifat mengikat perseroan apabila mendapat persetujuan dari para pendiri atau RUPS.

Selain itu ada perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh para calon pendri untuk kepentingan perseroan saat masih belum didirikan. Sifatnya mengikat begitu perseroan itu sudah menjadi badan hukum.

Demikian sedikit informasi yang bisa kami sampaikan tentang Dasar Hukum Pendirian PT, pada dasarnya ada beberapa tahap lanjutan yang harus anda lalui agar status badan hukum untuk perseroan anda bisa cepat diselesaikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + twelve =