Legalitas Kantor Cabang Untuk Mengoptimalkan Pemasaran

Untuk lebih mengintensifkan bisnis anda pasti akan mengeksplorasi beragam cara, misalkan saja melalui peningkatan kualitas staf/SDM, menambah fasilitas perusahaan hingga mendirikan kantor cabang baru. Ekspansi bisnis melalui pembukaan cabang baru sangat diperlukan bila seseorang ingin usahanya berkembang. Tapi ketika anda ingin membuka cabang baru, anda harus memperhatikan Legalitas Kantor Cabang dari berbagai aspek. Dalam Pasal 1 angka 5 Permendag 37/07 dijelaskan bahwa kantor cabang perusahaan adalah unit atau bagian dari perusahaan induk dengan lokasi yang berlainan tapi juga bisa berdiri sendiri dan melakukan tugas dari perusahaan induknya.

Dalam hal ini, mereka yang bertanggung jawab terhadap pembukaan kantor cabang baru sebuah perusahaan adalah tim marketing perusahaan. Misi utamanya adalah untuk mengembangkan bisnis lebih maju lagi. Karena jenuhnya pemasaran di sebuah lokasi menyebabkan dibukanya wilayah pemasaran baru begitu penting hingga target-target perusahaan bisa dicapai. Tetapi kita tidak bisa begitu saja memilih lokasi kantor cabang baru karena kalau salah perhitungan, anda malah rugi biaya. Jadi pembukaan kantor cabang baru harus mendapat respon bagus dulu dan harus didahului dengan penelitian pasar. Hindari kerugian yang mungkin timbul dengan memperhitungkan Legalitas Kantor Cabang Baru.

Ingat, apapun bisnis yang dijalankan, membuka cabang baru bisa sangat beresiko. Upaya preventif harus didahulukan untuk menghindari hilangnya biaya dalam jumlah besar. Anda sebaiknya melakukan penelitian awal, survey, dan analisa baik dengan metode paling simple hingga cara profesional sekalipun harus anda lakukan. Sesudah anda mendapati semuanya berprospek dan menguntungkan, selanjutnya anda bisa mulai mengurus Legalitas Kantor Cabang dengan mempersiapkan dokumen-dokumen berikut:

  1. Foto Copy Akta Pendirian Pusat dari Notaris dan SK Kehakiman
  2. Foto Copy KTP Pengurus Pusat
  3. Surat Pengangkatan / penunjukam Sebagai Kepala Cabang dari pengurus pusat.
  4. Susunan Pengurus Kantor Cabang.
  5. Surat Kuasa pengurus pusat / Kantor Pusat kepada kepala cabang.
  6. Surat Izin Usaha (SIUP) dan TDP Pusat yang dilegalisir masing2 rangkap 3
  7. Foto Copy KTP Kepala Cabang.
  8. Pelunasan PBB tempat usaha /Kantor.
  9. Pas Photo Kepala Cabang 3 x 4 : 5 lbr backround merah.
  10. Denah Lokasi Kantor

Aturan Perundangan yang mengatur masalah Legalitas Kantor Cabang adalah sebagai berikut :

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal : 4 September 2007, DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :

  • Fotokopi Akta Pendirian Perseroan;
  • Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
  • Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
  • Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Perusahaan berbentuk Koperasi :

  • Fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
  • Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;dan
  • Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer / CV :

  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
  • Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

4. Perusahaan berbentuk Firma:

  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
  • Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

5. Perusahaan berbentuk Perorangan :

  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab;dan
  • Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dangan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

6. Perusahaan lain:

  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada); dan
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab ; dan
  • Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;dan
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :

  • Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dangan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
  • Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan; dan
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =