Kewajiban NPWP Bagi Perusahaan Atau Perorangan untuk Pengajuan Kredit Bank

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah salah satu tanda daftar wajib pembayaran pajak yang harus dimiliki oleh perorangan atau pun badan usaha. NPWP ini fungsinya adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan atau pemiliknya telah memenuhi kewajiban membayar pajak kepada Negara. Secara hukum, setiap badan usaha atau pun perorangan memiliki kewajiban membayar pajak yang di bebani berdasarkan besarnya penghasilan yang bersangkutan. Biasanya nilai pajak penghasilan yang dikenakan adalah sebesar 5% dari seluruh nilai penghasilannya. Selain sebagai bukti ajib pajak, NPWP juga berfungsi sebagai dokumen pelengkap yang disyaratkan oleh bank apabila pemilik yang bersangkutan hendak melakukan pinjaman dana.

Kewajiban menyertakan NPWP berlaku bagi seseorang atau badan usaha dalam pengajuan kredit diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak: SE-06/PJ.23/1995 tentang Kewajiban Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit.

Kewajiban melampirkan NPWP ini berlaku untuk pinjaman dana di bank dengan nilai pinjaman di atas 30 juta Rupiah. Adapun bunyi dari ketentuannya adalah sebagai berikut:

“Atas setiap pengajuan permohonan satu atau beberapa jenis kredit dengan plafon Rp. 30 juta ke atas, atau permohonan penambahan kredit sehingga plafon kreditnya mencapai Rp. 30 juta ke atas, bank wajib meminta kepada pemohon kredit untuk menyampaikan foto copy Kartu NPWP-nya.”

Namun penyertaan NPWP dalam pinjaman Bank tidak berlaku bagi beberapa pemohon kredit dengan pengecualian sebagai berikut:

  1. Permohonan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit yang merupakan satu kelompok sepanjang nilai kredit masing-masing anggotanya di bawah30 juta Rupiah.
  2. Pemohon kredit yang merupakan orang pribadi dengan penghasilan bersih tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  3. Pemohon kredit yang merupakan perorangan atau pribadi yang tidak memiliki penghasilan lain selain penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi kerja. Namun, bagi pemohon seperti yang dimaksud di sini disyaratkan untuk menyampaikan foto copy lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 21 atau Formulir 1721-A1 atau Formulir 1721-A2.

Demikian syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Kewajiban NPWP Bagi Perusahaan Atau Perorangan untuk Pengajuan Kredit Bank.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =