Jangan Salah Persepsi, Ini Beda Hak Guna Bangun dan Hak Milik

Karena begitu menginginkan sebuah rumah, anda langsung saja membayar harga yang diberikan oleh pemilik sebelumnya tanpa berpikir lebih panjang terkait bukti kepemilikan dan dokumen pelengkap lainnya. Jangan sampai terjadi seperti itu karena jika sudah terlanjur melupakannya, bisa-bisa anda terbelit dengan masalah legalitas hokum. Dalam hal ini anda harus memastikan status dan kelengkapan surat dari sebuah rumah antara lain tentang status hak guna tanah apakah masih berstatus hak guna bangun atau sudah ditingkatkan menjadi hak milik. Agar tak bingung dengan pengertian Hak Guna Bangun dan Hak milik, kami akan membantu memberi penjelasan lengkap dari kedua istilah ini.

Pengertian Sertifikat Hak Guna Bangun

Terkait masalah perizinan sebuah bangunan mungkin anda sudah lazim mendengar istilah Hak Guna Bangun atau sering disingkat HGB. Secara hukum, HGB adalah sebentuk hak yang diberikan terhadap penggunaan sebuah lahan yang tidak dimiliki oleh perorangan dengan jangka waktu penggunaan selama 30 tahun dan selanjutnya bisa diperpanjang hingga 20 tahun.

Dengan demikian pemegang HGB hanya diperkenankan untuk menggunakan lahan terkait untuk sementara saja baik untuk keperluan pendirian bangunan atau keperluan yan lain. Oleh karena itu jika sebuah rumah berstatus HGB, maka yang dimiliki hanya bangunannya saja sementara tanahnya masih milik negara. Pada umumnya tanah berstatus HGB dipergunakan oleh developer untuk mengembangkan unit perumahan dan apartemen. Sekalipun anda memegang kepemilikan lahan yang berstatus HGB, anda tak bisa menggunakannya secara bebas karena ada ketentuan yang mengatur tentang hal ini. Meskipun demikian, anda tetap bisa membangun properti komersial di atas lahan HGB. Contohnya anda membangun properti untuk tempat tinggal warga asing yang tentu mendatangkan banyak keuntungan.

Pengertian Sertifikat Hak Milik

Penjelasan berikutnya tentang perbedaan Hak Guna Bangun dan Hak Milik adalah bahwa sertifikat hak milik (SHM) menempati jenjang tertinggi terkait hak atas sebuah tanah. Dalam SHM seorang pemilik memiliki kekuasaan penuh atas lahan yang dia miliki. Dalam hal ini tidak berlaku pembatasan waktu terhadap kepemilikan lahan ini. Anda merupakan pemilik sah dari sebuah lahan dengan kawasan dan luas yang diterangkan dalam rincian sertifikat tersebut. Kepemilikan SHM dijamin oleh hokum dan memungkinkan anda untuk terbebas dari sengketa hukum apapun terkait kepemilikan sebuah lahan.

Menaikkan Sertifikat dari HGB ke SHM

Untuk anda yang bermaksud menaikkan sertifikat HGB ke SHM, berikut cara yang bisa dilakuan :

  1. Mempersiapkan berkas-berkas pentingnya :
  • Sertifikat Asli
  • Fotocopy IMB
  • Fotocopy KTP dan KK
  • Fotocopy PBB yang masih berlaku
  1. Membeli formulir penaikan hak dan surat keterangan tidak memiliki tanah lebih dari 5000 m2. Anda bisa membeli formulir ini di koperasi BPN dengan harga sekitar Rp. 10.000,- Isi formulir tersebut lalu bubuhi dengan materai dan ditandatangani.
  2. Selanjutnya anda menuju ke bagian penaikan dan penurunan hak sertifikat dan menyerahkan semua berkas dan formulir yang sudah disiapkan
  3. Setelah semua syarat diserahan selanjutnya kita tinggal menunggu panggilan untuk membayar biaya yang dibutuhkan. Besarannnya adalah Rp. 200.000 untuk lahan seluas 60 m2 dan bangunan (sesuai PBB)
  4. Sesudah membayar, kita akan disuruh menunggu sementara tanda terimanya diurus untuk pengambilan sertifikat.
  5. Tak lama setelah itu, proses pengajuan penaikan sertifikat akhirnya selesai. Kita diberi tanda terima dan diinformasikan bahwa sertifikat akan selesai dalam waktu paling tidak 8 hari sejak tanggal pengajuan.

Tidak rumit bukan proses pengajuan menaikkan sertifikat dari HGB ke SHM in? Nah semoga info tentang perbedaan Hak Guna Bangun dan Hak Milik ini bermanfaat untuk anda semua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =