Izin Pertambangan Pada Pihak Asing

Izin Pertambangan Pada Pihak Asing

 Izin Pertambangan Pada Pihak Asing

 Izin Pertambangan Pada Pihak AsingPembangunan lokasi pertambangan oleh pihaian pk asing tentu menjadi pertanyaan bagi sebagian pihak. Karena lokasinya yang dibuat di Indonesia dan seluruh hasil sebagain besar nya dialokasikan untuk perusahaan asing, kadang orang berfikir itu dapat merugikan Indonesia. Namun, bila ditelaah dengan hukum Indonesia, berdirinya pertambangan oleh pihak asing akan tetap tunduk pada nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Jadi, meskipun perusahaan asing itu mendapatkan sumber daya alam sebagai bahan baku usahnya tetap ada peraturan yang membatasinya.

Izin pertambangan pihak asing diatur dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pihak perusahaan asing adalah sebagai investor asingnya, namun harus mendapatkan izin dari BKPM. Adapun prosedur pengajuan izin penanaman modal bagi perusahaan asing adalah sebagai berikut:

  1. Perusahaan yang akan menanamkan modal asing harus berbentuk perseroan terbatas atau PT.
  2. Apabila perusahaan pertambangan yang 90% dimodali dari invetasi asing telah beroperasi lebih dari 5 tahun, maka wajib melakukan divestasi saham kepada pemerintah pusat dan pemerintah setempat dan badan usaha miliki negara atau daerah. (Pasal 112 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertabangan Mineral dan Batubara)
  3. Besarnya saham yang wajib di divestasikan kepada Pemerintah dan badan usaha yang disebutkan di point nomor 2 paling sedikit adalah sebesar 20%. Oleh karena itu, setelah lima tahun beroperasi, saham yang semula 90% menjadi 80% saja untuk perusahaan asing. (Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara).
  4. Perusahaan pertambangan dibentuk berdasarkan Izin Usaha Pertambangan atau IUP yang diberikan setelah perusahaan diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. IUP ini terdiri atas dua fungsi, yang pertama sebagai IUP Eksplorasi untuk melakukan tahap penyelidikan dan eksplorasi. Kedua, sebagai IUP Operasi Produksi untuk melakukan proses produksi.

Demikian mengenai peraturan dan izin pertambangan pihak asing yang beroperasi di Indonesia. Jadi, dengan adanya pemberian izin dan ketentuan divestasi berdasarkan undang-undang yang telah dijelaskan, pertambangan asing secara langsung juga memberikan devisa bagi negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 5 =