Hukum yang berlaku dalam e-commerce

Saat ini perkembangan e-commerce sangat pesat sekali dan sudah banyak menghiasi berbagai macam portal internet yang ada ditanah air. Mulai dari yang menawarkan barang dan jasa kepada konsumen dan sebagainya. Namun hingga kini pun negera kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang transaksi pada e-commerce ini. Namun meskipun kita belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang hukum yang mengatur transaksi pada e-commercae ini, akan tetapi kita bisa melihat beberapa undang-undang yang ada kaitannya tentang transaksi jual beli ini. Seperti UU perlindungan konsmen yang ada pada UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang bisa digunakan ataupun dipakai untuk melindungi hak-hak yang dimilik oleh konsumen.

Namun ada beberapa kelemahan menggunakan Undang-undang perlindungan konsumen, untuk melidungi pihak pembeli ataupun konsumen ini, yaitu hanya bisa berlaku kepada pelaku usaha yang hanya bergerak pada wilayah hukum RI saja. Dan meskipun hukum ini sendiri belum secara menyeluruh menjangkau e-commerce, akan tetapi jika perusaan e-commerce tersebut memiliki alamat yang jelas diindonesia dan kedapatan melakukan pelanggaran , maka ia pun bisa dituntut menurut hukum yang berlaku dinegara kita ini. Namun persoalan akan berbeda jika pelaku usaha ataupun e-comerrce tersebut berada diluar yuridaksi hukum Negara kita, maka hal tersebut bisa diatasi dengan perjanjian yang telah dilakukan antara pembeli dan penjual.

Dan dalam hal ini ada beberapa teori yang bisa dipakai untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan, diantaranya ada teori kotak pos, dimana dalam transaksi e-commercace ini, hukum yang berlaku adalah hukum dimana pembeli tersebut mengirimkan pesan melalui komputernya. Sehingga perlu adanya konfirmasi dari penjual. Dan perjanjian tersebut akan terjawab ketika penerima tawaran yang diberikan itu masuk kedalam kota pos. Kemudian ada teori penerimaan , diman hukum yang akan berlaku , yaitu hukum dimana pesan yang berasal dari pihak si penerima tawaran itu telah disampaikan, dan hukumnya adalah si penjual tersebut . Dan yang terakhir ada hukum yang disebut dengan the most characteristic connection, dimana hukum yang berlaku adalah hukum dari pihak yang banyak melakukan prestasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + sixteen =