Hukum Pembagian Harta Bersama Jika Terjadi Perceraian

Hukum Pembagian Harta Bersama Jika Terjadi Perceraian

Jika dalam sebuah keluarga terjadi perceraian, mungkin hal yang akan menjadi bahan perundingan adalah soal pembagian harta. Dalam hukum, ada ketentuan tentang pembagian harta jika sebuah perceraian terjadi. Jika telah dibentuk kesepakatan di luar pernikahan yang intinya adalah memisahkan harta bawaan dan harta perolehan antara suami-istri, masing-masing pihak yang bercerai hanya mendapatkan harta yang terdaftar atas namanya saja. Jadi tidak ada hak untuk masing-masing pihak yang bercerai untuk menguasai harta lainnya yang menjadi milik istri dan begitu juga sebaliknya, istri tidak berhak memiliki harta yang menjadi milik suaminya.

Akan tetapi apabila tidak pernah dibuat kesepakatan antara suami-istri pada saat pernikahan, maka akan merujuk pada hukum waris berdasarkan pasal 119 Undang-Undang Hukum Perdata yang terhitung sejak masa perkawinan maka terjadilah percampuran harta di antara suami-istri. Dengan demikian harta istri menjadi harta suami, harta suami menjadi harta istri dan inilah yang disebut sebagai harta bersama. Menurut ketentuan pasal 119 Undang-Undang Hukum Perdata, maka harta harus dibagi sama rata antara suami dan istri apabila perceraian terjadi. Adapun pembagian harta bersama meliputi segala keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari usaha atau hasil kerja selama suami-istri masih dalam lingkup perkawinan.

Namun ketentuan di atas sedikit berbeda setelah berlakunya UU Perkawinan mengenai pembagain harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Jika dalam KUHPerdata menyebutkan bahwa semua harta suami dan istri menjadi harta bersama namun berbeda dalam UU Perkawinan, bahwa yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sementara harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi hak atas masing-masing suami dan istri. Sementara harta bawaan dan harta benda lainnya yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan menjadi hak penguasaan masing-masing suami atau istri selamatidak membuat ketentuan lain.

Jadi, ditetapkan oleh Pasal 37 UU Perkawinan, harta yang diperoleh dalam perkawinan ditetapkan menjadi harta bersama yang secara hukum harus dibagi rata antara suami dan istri jika terjadi perceraian. Demikianlah ketentuan hukum dalam pembagain harta dalam sebuah perkawinan yang apabila terjadi perceraian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + five =