Hak Untuk Memiliki Properti Bagi Wanita Yang Menikah Dengan WNA

Seorang wanita Berstatus WNI menikah dengan pria WNA maka wanita tersebut akan kehilangan kewarganegaraannya karena ikut dengan kewarganegaraan suaminya. Di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaran Indonesia mengatur bahwa wanita berstatus WNI yang menikah dengan seorang warga negara asing (WNA) akan kehilangan kewarganegaraan RI jika dalam satu tahun setelah pernikahannya berlangsung wanita tersebut menyatakan keterangan untuk ikut kewarganegaraan suaminya. Terkecuali apabila wanita tersebut kehilangan kewarganegaraan RI, ia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Namu, kewarganegaraan RI akan diperoleh kembali apabila pada waktu setelah perkawinannya terputus dengan suaminya, wanita itu menyatakan keterangan untuk kembali kewarganegaraan RI. Pernytaan tersebut harus dinyatakan dalam jangka waktu 1 tahun setelah putusnya pernikahan denagn suaminya yang diajukan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI tempat wanita tersebut berdomisili.

Jadi disimpulkan bahwa undang-undnag Indonesia akan melihat seorang wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing (WNA) sebagai WNA.

Untuk haknya dalam kegiatan kepemilikan properti di Indonesia di atur di dalam pasal 42 UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria. Adapun status tanahnya adalah hak pakai. Menurut ketentuan UU Pokok Agraria orang asing (WNA) tidak memiliki hak atas rumah yang berdiri di atas hak milik atau hak guna usaha serta hak guna bangunan yang berdiri di atas tanah Indonesia.

Apabila seorang Warga Negara Asing mendapatkan hak milik tanah atau bangunan karena adanya percampuran harta pernikahan dengan wanita WNI yang mempunyai hak milik namun telah kehilangan kewarganegaraan RI, maka wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak hak tersebut diperolehnya atau sejak hilangnya kewarganegaraan RI tersebut. Jika hak milik itu tidak dilepas melebihi batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan hak tersebut dihapus karena hukum sementara hak milik tanah menjadi milik Negara sepenuhnya dengan ketentuan bahwa hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung. Dinyatakan juga bahwa penduduk selain warganegaraan Indonesia atau WNA tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik.

Demikianlah mengenai Hak Untuk Memiliki Properti Bagi Wanita Yang Menikah Dengan WNA yang diatur di dalam Undang-Undang Agraria yang berlaku di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 9 =