Hak Perwalian Anak

Hak Perwalian Anak

Mengenai pengaturan hak perwalian anak di Indonesia di atur di dalam hukum dan pengadilan. Apabila terjadi kasus perceraian di dalam sebuah rumah tangga di mana suami-istri yang bercerai meninggalkan anak yang masih di bawah umur, maka kedua pihak yaitu suami-istri yang bercerai tersebut tetap memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak mereka termasuk soal perwalian dalam mengurus sekolah, masa depan dan ketika mereka hendak menikah di usia dewasa nantinya.

Bila terjadi perceraian maka menurut hukum harus ada penentuan siapakah yang berhak menjadi wali bagi anak-anak mereka. Perceraian berarti bubarnya ikatan perkawinan antara suami-istri yang mengakibatkan hilangnya kekuasaan mereka terhadap anak-anak yang kemudian kekuasaan terhadap anak-anak mereka akan diganti sengan suatu perwalian.

Saat sidang perceraian dijatuhkan oleh pengadilan, hakim akan memanggil pasangan yang bercerai tersebut dan seluruh keluarganya untuk menyaksikan penetapan wali bagi anak-anak dari pasangan yang bercerai tersebut. Hakim menentukan di antara suami-istri untuk menjadi wali tiap anak. Untuk status perwalian ini masih dapat berubah apabila hal tertentu terjadi setelah ketetapan hukum perceraian ditetapkan.

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila perceraian terjadi akan berakibat hukum terhadap anak. Oleh karena itu baik ayah atau ibunya memiliki kewajiban yang tetap untuk memelihara dan merawat serta mendidik mereka dalam hal demi kepentingan anak itu sendiri. Apabila terjadi perselisihan tentang keputusan penguasan terhadap anak, maka pengadilan melalui hakim akan memberikan keputusannya.

Secara hukum yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan serta biaaya pendidikan anak-anak dari pasangan yang bercerai adalah Ayahnya. Namun, apabila pihak ayah tidak mampu memberi kewajiban tersebut, secara hukum pengadilan akan menentukan bahwa sang ibu wajin memenuhi biaya tersebut.

Demikianlah mengenai aturan hukum tentang pemberian hak perwalian anak kepada suami-istri yang bercerai. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya serta wajib melindungi dan mengayomi anak-anaknya. Bila salah satu pihak yang diberi hak perwalian tidak sanggup melaksanakannya, maka pihak yang lain wajib membantu dalam urusan biaya hidup dan pendidikan anak-anak mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =