Hak Hidup vs Hukuman Mati

Hak hidup vs hukuman mati

Saat ini kasus-kasus pidana maupun perdata masih sangat merajalela di negeri kita ini, Indonesia. Mulai dari kasus pencurian yang kecil, korupsi, narkotika, bahkan pembunuhan banyak terjadi dimana-dimana. Tuntutan dari keluarga korban pun bermacam-macam, ada yang menuntut dihukum mati, di hukum gantung, dipenjara seumur hidup atau bahkan ada yang berbaik hati memaafkan. Ada satu hal yang perlu anda ketahui tentang hak hidup vs hukuman mati yang telah tercantum di dalam kebijakan hukum tepatnya pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dari pasal tersebut timbul satu pertanyaan, yaitu mengapa kita mengenal hukuman mati?. Menurut Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, terdapat putusan dari Mahkamah Konstitusi yaitu pasal 80 Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika (UU narkotika) memuat sanksi pidana mati. Mengapa demikian? Hal ini bukan semata-mata melanggar pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 karena sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut azaz kemutlakan. Selain itu, Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU Narkotika. Dalam hal ini Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar extra ordinary atau kejahatan yang serius. Sehingga penegakannya butuh perlakuan khususseperti dengan cara menerapkan hukuman pidana mati.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR merupakan konvensi yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR membolehkan adanya hukuman mati di negara-negara pesertanya khususnya untuk kejahatan yang serius seperti narkotika. Kini melihat pada Undang Undang HAM, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban. Tetapi bukan berarti para korban harus menuntut setiap terdakwa dengan hukuman mati, sesuaikanlah kejahatan dengan hukumannya agar tetap terjalin persatuan, kesatuan, dan keadilan di negara tercinta ini, yang artinya hak hidup vs hukuman mati haruslah seimbang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =