Begini Cara Menyusun Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanah

Karena terbatasnya luas lahan yang tersedia, kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan perumahan masih belum terpenuhi. Para pengembang sendiri tidak banyak memberi respon karena terkendala masalah lahan yang bisa dikembangkannya. Meskipun ada solusi sederhana dengan cara membuat perjanjian kerjasama pengelolaan tanah dengan membeli lahan baru dan setelah itu dibangun lantas dikembangkan menurut permintaan pasar untuk produk perumahan tapi opsi ini tidak banyak dijadikan pilihan. Mungkin saja hal ini menjadi beban dan bukan opsi yang menguntungkan pengembang sebab biaya pembelian lahan baru, cost dan risk nya terlampau besar.

Ketika situasi menjadi semakin tidak menguntungkan, para pengembang menggunakan trend baru yaitu dengan berkolaborasi bersama pemilik lahan untuk bersama-sama membangun dan menyediakan fasilitas perumahan. Dalam kerjasama ini ada dua pihak yang saling diuntungkan yaitu pemilik lahan dan pengembang yang memegang dana proyeknya. Cara ini kemudian dipilih sebagai alternatif yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Skema yang bisa dijalankan untuk kerjasama ini sangat banyak, pengembang dan pemilik lahan bisa menentukan salah satunya.

Sebagai ilustrasi dari bentuk kerjasama ini adalah digunakannya istilah atau penamaan tersendiri yang digunakan oleh pemilik lahan dan pengembang. Sebagian ada yang menyebutnya “kerjasama” dan disamakan dengan joint operation atau KSO. Yang harus ditekankan oleh masing-masing pihak adalah keterbukaan terkait batasan hak dan kewajiban. Ini karena secara harfiah, makna dari kerjasama adalah adanya dua pihak tetapi jika status hak milik masih dimiliki oleh pemilik tanah maka akan ada konsekuensi khusus di mana tanggung jawab secara hukum masih melekat pada pemilik tanah. Dalam hal ini pemilik tanah harus menjamin semua dokumen yang digunakan dalam transaksi sifatnya legal karena akan menarik pihak ketiga sebagai saksi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan tanah itu. Semua dokumen harus dipastikan legalitasnya agar tidak memunculkan kasus hukum dengan ancaman pidana jika terjadi kekeliruan.

Setelah dicapai kesepakatan maka pengembang harus menyerahkan sejumlah dana sebagai konsekuensi atas pengalihan hak atas tanah kepada pengembang dari pihak pemilik tanah. Hanya saja uang tersebut tidak begitu saja digunakan oleh pemilik tanah karena fungsinya lebih sebagai jaminan sehingga harus disimpan.

Secara umum tahapan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan tanah adalah sebagai berikut :

Tahap 1. Menandatangani perjanjian yang diikuti dengan pemberian surat kuasa untuk melakukan legal audit atas lahan yang menjadi objek pernjaian

Tahap 2 : melaksanakan legal audit dengan menunjuk konsultan hukum

Tahap 3 : bila selanjutnya dinyatakan bahwa kondisi lahan sudah free dan clear maka pengembang menyerahkan dana setidaknya 25% dari keseluruhan total nilai lahan dan disimpan sebagai jaminan oleh pemilik lahan. Berikutnya, pemilik lahan menyerahkan sertifikat lahan dengan disertai serah terima fisik lahan ke pihak pengembang untuk selanjutnya menembangkan lahan, memasarkan dan membangun infrastruktur dan hal-hal lainnya yang dirasa perlu.

Tahap 4 : melaksanakan bagi hasil dengan cara yang telah ditentukan dan sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak di mana tata cara dan ketuannta disebut dengan jelas dalam kesepakatan yang telah ditandatangai bersama.

Sekian pembahasan hari ini tentang perjanjian kerjasama pengelolaan tanah semoga bermanfaat dan memudahkan ana yang mencari info tentang kerjasama pengelolaan tanah. Terima kasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + eighteen =