Aturan Tentang Penyetoran Modal Dalam PT di Indonesia

No Comments

Sebuah perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) memiliki tiga sumber permodalan yaitu Modal Disetor, Modal Ditempatkan, dan Modal Dasar. Ketiganya terbagi agi dalam sekumpulan saham. Tapi yang kita bahas kali ini adalah tentang Penyetoran Modal dalam PT. Modal adalah persoalan yang penting dalam semua kegiatan ekonomi, seperti yang kita tahu tidak ada aktivitas perekonomian yang bisa berjalan tanpa permodalan. Demikian halnya dalam menjalankan perseroan terbatas yang sangat ditunjang oleh permodalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya. Berdasarkan UU ini, kita tahu bahwa sebuah Perseroan Terbatas sangat dipengaruhi oleh modal dasar dan seluruhnya terbagi dalam saham-saham.

Sesuai dengan judul artikel kali ini mengenai Penyetoran Modal Dalam PT, maka yang dimaksud dengan Modal Disetor (Paid Up Capital) adalah saham yang seluruhnya sudah diberikan pada Perseroan Terbatas baik itu oleh pendiri atau Pemegang Saham. Modal untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas minimalnya adalah 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), hal ini diatur dalam pasal 32 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 dengan pengecualian terhadap jumlah minimal dari modal dasar yang menjelaskan bahwa Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Sebagai contoh jika jumlah minimal modal Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) maka itu adalah besaran modal disetor. Tapi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal, disebutkan bahwa Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Daripada itu jumlah modal yang harus disetorkan atau ditempatkan adalah sebesar 25% dari modal dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, hal ini bisa kita simak dalam Pasal 33 ayat 2 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini buti sah untuk modal yang disetorkan adalah bukti setoran dari pemegang saham ke reking bank menggunakan nama perseroan yang telah diaudit oleh akuntan melalui neraca Perseroan Terbatas dan Laporan Keuangannya.

Karena kebiasaan yang dipakai di Negara kita maka Penyetoran Modal Dalam PT sering dilakukan menggunakan uang tunai atau cash. Tapi tidak semua pendiri Perseroan Terbatas memiliki uang tunai sebagai modal yang disetorkan pada perseroan. Maka dalam hal ini harta benda fisik si pendiri bisa dijadikan modal perseroan, misalnya saja kendaraan dan tanah/bangunan.

Ketentuan yang mengatur hal ini adalah pasal 34 ayat 1 U No. 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Bahwa terkait Penyetoran modal saham dilakukan bentuk lain harus ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.”

Untuk Penyetoran Modal dalam PT dalam bentuk benda tidak bergerak maka pemberitaannya harus dilakukan dalam Surat Kabar dengan jangka waktu setidaknya 14 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham atau sesudah akta pendirian ditandatangani.

Silakan Share Artikel Ini:
Previous Post
Pembelian Properti oleh Warga Negara Asing di Indonesia
Next Post
Cara Pecah Sertifikat Tanah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

five × 3 =

Menu