Aturan Pengambilan Hak atas Tanah Akibat Pelebaran Jalan

No Comments

Apakah dasar hukum dari pengambilan tanah hak milik oleh pemerintah terhadap tanah yang terkena rencana pelebaran jalan? Secara hukum, prosedur pembebasan tanah untuk kepentingan umum diatur di dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Ada pun yang dimaksud untuk kepentingan umum di batasi pada suatu hal tertentu misalnya adalah pembangunan jalan umum. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum akan berlaku dan dapat dijalankan apabila telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan dilakukan oleh panitia pengadaan tanah.

Pembebasan tanah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui pelepasan hak yang di lakukan dengan pembuatan akta jual beli. Dapat juga dilakukan denga pelepasan hak di hadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan jumlahnya di tentukan melalui musyawarah.

Hak atas tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang menjadi milik seseorang yang mendapat akibat pelepasan tanah untuk kepentingan umum akan tetap dilindungi oleh Undang-Undang.

Sementara untuk nilai ganti rugi di tetapkan dalam musyawarah seperti yang sebelumnya di jelaskan. Nilai ganti rugi di tetapkan atas dasar: 1. nilai tanah yang merujuk NJOP tahun terakhir yang ditetapkan Kantor pelayanan pajak terakhir, 2. nilai bangunan yang di taksir oleh instansi pemerintah Daerah bidang bangunan, 3. nilai tanaman atau benda-benda diatas tanah yang bersangkutan di taksir oleh instansi pemerintah di bidang pertanian dan bidang lainnya. Ketiga penetapan tersebut adalah yang menurut jenis hak atas tanah dan status penguasaan tanah.

Apabila ganti rugi atas pelepasan tanah tidak bisa di putuskan melalui musyawarah, selanjutnya pihak panitian pengadaan tanah kotamadya dapat meminta pertimbangan dari Lembaga Penilai Independen atau yang disebut Appraisal yang di tunjuk oleh Gubernur di daerah setempat.

Demikian mengenai Aturan Pengambilan Hak atas Tanah Akibat Pelebaran Jalan dan prosedur-prosedur lainnya yang berhubungan dengan pelepasan tanah untuk kepentingan umum.

Silakan Share Artikel Ini:
Previous Post
Tentang Asas-Asas Antidumping
Next Post
APHT (Akte Pemberian Hak Tanggungan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

twenty − 1 =

Menu