Aturan Perpanjangan SIUP

Aturan Mengenai Perpanjangan SIUP

Aturan Perpanjangan SIUPSIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan adalah dokumen wajib yang harus dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. SIUP diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku saat ini. Adapun Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku dalam perizinan dan permohonan pembuatan SIUP adalah sebagai berikut:

  1. Permendag Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan SIUP
  2. Permendag Nomor 46 Tahun 2009 Tantang Perubahan Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan SIUP
  3. Dan Permendag Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan SIUP

Berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 Permendag Nomor 36 Tahun 2007, dijelaskan bahwa permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP sepenuhnya diajukan kepada Kepala Dnas yang bertanggung jawab di Bidang Perdagangan atau dapat di ajukan ke pada pejabat setempat yaitu Walikota atau Bupati yang diberikan kewenangan untuk mengurus pembuatan dan penerbitan SIUP.

Di dalam pasal 7 ayt 2 Permendag Nomor 36 Tahun 2007 ditegaskan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan hanya berlaku untuk kurun waktu selama 5 tahun. Setelah masa tersebut maka Perusahaan pemegang SIUP wajib melakukan perpanjangan SIUP di tempat SIUP yang lama diterbitkan.

Apabila terjadi kelalaian dimana Perusahaan yang seharusnya mendaftarkan ulang SIUP nya yang sudah habis masa berlakunya akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan dari pejabat pembuat SIUP. Sanksi peringatan tertulis ini akan diberikan sebanyak tiga kali dalam jarak 2 minggu yang terhitung sejak surat peringatan di keluarkan. Hal ini sesuai dengan yang di atur di dalam Pasal 20 Peremndag Nomor 36 Tahun2007.

Bila surap peringatan tidak dihiraukan oleh Perusahaan Pemegang SIUP, maka pihak penerbit SIUP akan meberlakukan sanksi administrative selanjutnya yaitu pemberhentian sementara SIUP maksimal dalam waktu tiga bulan lamanya. Hal ini sesuai isi pasal 21 ayat 1 Permendag Nomor 46 Tahun 2009. Apabila untuk ketiga kalinya perusahaan pemegang SIUP yang masa berlakunya telah habis tetap menghiraukan sanksi administratif yang dikeluarkan oleh Pihak Penerbit SIUP maka selanjutnya akan dikenakan sanksi pencabutan SIUP seperti yang ditegaskan dalam pasal 22 ayat 1 Permendag Nomor 46 Tahun 2009.

Demikian mengenai aturan perpanjangan SIUP yang berlaku berdasarkan ketetapan Permendag yang sudah dijelaskan di atas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + one =