Apakah merekam pembicaraan di handphone termasuk melanggar hukum

Para pengguna perangkat seluler seperti handphone saat ini sudah begitu marak dan semakin meningkat saja. Dan mulai merambah kesemua kalangan, mulai dari anak-anak sampai para orang tua, rasanya semua sudah hampir memiliki yang namanyan handphone ini. dan hanphone ini tak hanya digunakan untuk media berkomunikasi saja , handphone juga kerap dijadikan sebagai media hiburan. Namun bagaimankah jika handphone yang kita miliki tersebut dipakai untuk merekam pembicaraan telephone yang sedang kita lakukan terhadap seseorang, apakah itu merupakan salah satu pelanggaran hukum. Dan supaya anda tak bingung, berikut kami akan memberikan beberapa infonya mengenai apakah merekam pembicaraan di handphone termasuk melanggar hokum.

Sebenarnya komunikasi melalui hanpdhone tersebut yang biasa dilakukan oleh dua orang ini sifatnya lebih privasi. Yang artinya bahwa , komunikasi yang sedang dilakukan oleh mereka berdua tak boleh diganggu oleh siapa pun tanpa seizin dari mereka, sehingga sifanya komunikais ini rahasia. Namun ada dua hal yang mendasar yang membuat komunikasi itu menjadi tak rahasia ataupun tidak privat lagi. yang pertama komunikasi yang sedang anda lakukan itu menjadi tidak rahasia ataupun privat lagi karena atas persetujuan yang sedang melakukan komunikasi. Dan kedua karena suatu perintah yang didasarkan oleh undang-undang. Dan tanpa adanya salah satu dari kategori diatas , maka tindakan merekam percakapan yang sedang dilakukan pada handphone tersebut, bis adikelompokkan menjadi tindakan sebuah penyadapan.

Namun untuk ditanah air sendiri, berdasarkan dengan undang-undang yang telah ditelaah, tidak ada ketentunan yang menyatakan secara tegas , untuk melarang perekaman pembicaraan tanpa adanya persetujuan yang dilakukan oleh semua pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum yang ada diindonesia ini, bisa dimungkinkan bahwa seseorang untuk bisa ataupun dapat merekam pembicaraan yangs sedang dilakukannya tersebut dihandphone, dengan hanya sudah disetujui oleh salah satu pihak saja. Dan bukanlah dikategorikan sebagai bentuk penyadapan, karena dalam UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikais, pada pasal 40 UU, bahwa penyadapan itu berarti “ kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk berttujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + fifteen =