Apakah anggota TNI/Polri bisa mempunyai bisnis? Ini Jawabannya

Ada kebingungan di antara sebagian keluarga TNI/Polri tentang Apakah anggota TNI/Polri bisa mempunyai bisnis sampingan atau tidak. sebagai contoh kita bisa berkaca pada kasus Aiptu Labora Sitorus (LS) yang beberapa waktu lalu ditangkap oleh Mabes Polri karena tuduhan kegiatan illegal logging. Selain itu, LS juga dituduh menjadi pemilik sebuah perusahaan pengolahan kayu. Lantas bolehkah seorang anggota TNI/Polri menjalankan bisnis sampingan?

Jawabannya tertuang dalam PP No. 2/2003 yang mengatur bahwa seorang polisi tidak diperkenankan mempunyai modal atau saham. Hal ini diatur dalam pasal 5 PP No. 2/2003, selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut :

Pasal 5 :

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

  1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Melakukan kegiatan politik praktis;
  3. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  4. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
  5. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/nstansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
  6. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
  7. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
  8. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
  9. Menjadi perantara/makelar perkara;
  10. Menelantarkan keluarga.

Jika sebagian aturan di atas dilanggar oleh seorang anggota POLRI maka dengan tegas individu yang terkait akan dikenakan sanksi etik. Aturan ini sangat jelas karena menegaskan bahwa anggota polisi tidak boleh memiliki bisnis sendiri atau berkolaborasi bersama pengusaha untuk berbisnis dan mendapatkan pemasukan dari usaha tersebut.

Kasus lainnya yang bisa dijadikan contoh tentang Apakah anggota TNI/Polri bisa mempunyai bisnis adalah kasus Marsekal Madya Rio Mendung Thalieb yang terjerat masalah pembobolan dana nasabah Citibank oleh Melinda Dee, dalam hal ini Marsekal Madya Rio jabatannya adalah wakil gubernur Lemhanas. Beliau adalah anggota TNI yang masih aktif dan terbukti menjalankan bisnis diluar jabatannya di dalam TNI.

Karena hal ini bertentangan dengan undang-undang No. 34 tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, maka hal ini dikategorikan pelanggaran meskipun bisnis yang dijalankan termasuk legal. Hanya usaha di lembaga Negara saja yang boleh dijalankan oleh aparatur Negara misalnya dalam mengelola BUMN. Dalam hal ini, Purnomo Yusgiantoro sendiri menyatakan bahwa “Kegiatan bisnis yang bisa dijalankan oleh personel TNI hanya mengelola BUMN saja.”

Kalau Negara menetapkan aturan yang sangat ketat terhadap struktur kepegawaian aparatur Negara, untuk apakah hal ini ditujukan? Anda harus mengamati hal ini dari sudut kepentingan Negara karena sudah jelas bahwa sebagai alat Negara tugas anggota TNI/Polri adalah melindungi Negara dan bangsa dan bukan untuk menjalankan bisnis apalagi jika bisnis itu nantinya merugikan Negara. Maka dari itu merupakan pelanggaran jika anggota TNI/Polri memiliki sebuah usaha.

Kini anda sudah paham dengan jawaban yang kami sampaikan dalam keterangan di atas tentang Apakah anggota TNI/Polri bisa mempunyai bisnis atau tidak. Semoga penjabaran kami bisa memperluas wawasan anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − four =