Apakah ada hukum yang mengatur tentang informasi yang diberi, terkait dengan pengguna kartu seluler

Saat ini para pengguna ponsel seluler yang semakin meningkat drastis dari tahun ketahun, tentu saja berimbas pula dengan penggunaan kartu selulernya yang meningkat juga. Yang biasa disediakan oleh beberpa operator. Dimana saat ini fungsi dari sebuah kartu seluler tersebut tak hanya bsia dijadikan untuk sekedar sms-an dan menelpon saja, namun seiring perkembangannya saat ini, fungsi kartu seluler ini pun sudah bisa dipakai ataupun digunakan untuk berbagai macam transaksi lainnya, seperti transaksi untuk keuangan , mengirim pulsa dan masih banyak lagi yang lainnya. Namaun Apakah ada hukum yang mengatur tentang informasi yang diberi , terkait dengan pengguna kartu seluler tersebut, sedangkan si pemakai kartu seluler ini tak mengetahui bahwa informasi-informasi trasaksinya tersebut telah diketahui oleh pihak lain. Dan kami akan mencoba untuk memberikan info mengenai hal ini kepada anda.

Dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna kartu seluler tersebut bisa dikatakan sebagai pelanggaran ataupun pemakai. Masyarakat tersebut bsia dikategorikan sebagai pelanggan kartu seluler tersebut jika ia sudah mendaftarkan diri serta menyetujui segala macam kontrak elektronik antara dirinya dengan sang pemilik operator itu. Dan dikatakan pemakai kalau ia dan operator tidak terikat dengan kontrak elektronik. Contohnya kalau ia hanya meminjam handphone temannya hanya untuk menumpang menelpon. Dan sebenarnya semua informasi para pengguna kartu seluler tersebut adalah wajib untuk dirahasiakan. Namun hal tersebut menjadi tak berlaku jika informasi tersebut dibutuhkan pada proses peradilan atau ketika informasi tersebut diminta oleh pengguna jasa telekomunikasi itu.

Dan berdasarkan Undang-Undang telekomunikasi pasal 41 dan pasal 16 ayat 2 PP telekomunikasi , sudah dijelaskan bahwa yang berhak untuk mendapatkan catatan ataupun rekaman pemakaian dari jasa telekomunikasi adalah pengguna jasa telekomunikasi tersebut. Dan pengguna yang dicantumkan disini adalah berarti pelanggan dari kartu seluler tersebut. Namun jika operator membuat kasul kontrak yang memperbolehkan ataupun mengizinkan datar transaksi dari pelanggan tersebut dengan bebas bisa diberikan oleh pihak lain, maka operator tersebut sudah dikatkan melanggar UU telekomunikasi dan PP telekomunikasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − four =