Akte Pemberian Hak Tanggungan

Dalam kegiatan jual beli tanah dan rumah, dikenal istilah Akte Pemberian Hak Tanggungan, yaitu akta yang menetapkan syarat beserta ketentuan-ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor terhadap beban hutang yang dibebankan dengan jaminan Hak Tanggungan. Dalam hal ini, pemberian hak taggungan berfungsi sebagai pemberi kedudukan kepada kreditor yang bersangkutan dari pada kreditor-kreditor lain sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-undang No.4 Tahun 1996.

Adapun maksud dan tujuan dari Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan atas hutang debitor kepada kreditor yang diperjanjiakan dalam perjanjian kredit.

Dalam hal ini, Tanah adalah objek dari Hak Tanggungan termasuk benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Apabila benda-benda itu dikuasai oleh pihak yang lain, maka yang bersangkutan atau pemiliknya harus ikut menandatangani Akte Pemberian Hak Tanggungan.

Berikut ini adalah Syarat wajib dalam Pembebanan Hak Tanggungan:

  1. Diawali dengan perjanjian untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan atas pelunasan terhadap utang yang dimuat dalam perjanjian kredit.
  2. Memenuhi syarat spesialitas yang meliputi: identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, alamat pihak yang bersangkutan, penjabaran utang-utang yang dijaminkan pelunasannya dengan Hak Tanggungan, dan nilai tanggungan beserta penjelasan dari objek Hak Tanggungan.
  3. Mendaftarkan Hak Tanggungan ke Kantor Pertanahan setempat.
  4. Akte mengandung kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
  5. Batal atas dasar hukum jika dalam perjanjian menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memiliki objek Hak Tanggungan (tanah) apabila debitor yang bersangkutan melanggar ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian.

Sementara tata cara pembebanan Hak Tanggungan diantarabya sebagai berikut:

  1. Dimulai dengan pemberian Hak Tanggungan dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT
  2. Diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setempat.
  3. Pemberi Hak Tanggungan wajib hadir sendiri di kantor PPAT yang berwenang membuat APHT berdasarkan daerah kerjanya
  4. APHT menjabarkan syarat-syarat pokok seperti yang disebutkan di atas
  5. Dikeluarkan tanda bukti adanya Hak Tanggungan untuk kepentingan debitor, yaitu Sertipikat Hak Tanggungan yang terdiri dari foto copy Buku Tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT.

Demikian mengenani ketentuan dan prosedur penerbitan Akte Pemberian Hak Tanggungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + seventeen =